mycoachfactoryoutlet.net – Disinformation Security atau keamanan terhadap disinformasi telah menjadi salah satu isu krusial dalam keamanan siber dan nasional pada tahun 2025. Disinformasi, yaitu informasi palsu yang disebarkan secara sengaja untuk menipu atau memanipulasi, tidak hanya mengganggu opini publik tapi juga mengancam stabilitas organisasi, ekonomi, dan keamanan negara. Menurut laporan terkini, disinformasi sering dikombinasikan dengan teknologi AI seperti deepfake, membuatnya semakin sulit dideteksi dan lebih berbahaya.
1. Disinformasi sebagai Risiko Global Teratas
Pada 2025, World Economic Forum dalam Global Risks Report menyatakan bahwa misinformation dan disinformation merupakan risiko global jangka pendek teratas untuk kedua kalinya berturut-turut. Ancaman ini bahkan melebihi risiko cyber insecurity di beberapa survei eksekutif global. Di Indonesia dan dunia, disinformasi sering dimanfaatkan untuk memengaruhi pemilu, mengganggu pasar saham, atau melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi.
2. Peran AI dan Deepfake dalam Memperburuk Ancaman
Kemajuan AI generatif membuat produksi disinformasi lebih murah dan skalabel. Deepfake—video atau audio palsu yang tampak nyata—digunakan untuk kampanye pemilu, penipuan, hingga serangan terhadap reputasi perusahaan. Gartner memprediksi bahwa hingga 2027, 50% perusahaan akan berinvestasi dalam produk disinformation security, naik dari kurang dari 5% saat ini. Contoh nyata termasuk deepfake yang menargetkan pemilu global dan menyebabkan volatilitas pasar saham hingga miliaran dolar.
3. Dampak terhadap Keamanan Siber dan Nasional
Disinformasi bukan lagi hanya masalah komunikasi, tapi ancaman hibrida yang menggabungkan dengan serangan siber. Badan seperti CISA (AS) dan lembaga serupa di berbagai negara memperingatkan bahwa aktor jahat menggunakan disinformasi untuk mengganggu infrastruktur kritis, seperti energi atau pemilu. Di tingkat korporat, kampanye disinformasi dapat menyebabkan kerugian reputasi dan finansial besar, sementara di level nasional, aktor negara seperti Rusia, China, dan Iran sering dikaitkan dengan penyebaran disinformasi untuk memengaruhi opini global.
4. Upaya Penanggulangan dan Fact-Checking
Untuk melawan disinformasi, fact-checking menjadi alat utama. Organisasi seperti Full Fact menggunakan AI untuk verifikasi otomatis, sementara regulasi seperti Digital Services Act (DSA) di Eropa mewajibkan platform besar untuk mitigasi risiko disinformasi. Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Kominfo aktif menangani hoaks dengan klarifikasi fakta dan edukasi literasi digital. Kolaborasi antara pemerintah, platform media sosial, dan masyarakat dianggap kunci untuk membangun resiliensi.
5. Tantangan di Masa Depan
Meski ada kemajuan, tantangan tetap besar: fragmentasi regulasi global, evolusi AI yang cepat, dan penyebaran melalui dark social channels. Para ahli menekankan pentingnya pendekatan holistik, termasuk edukasi, teknologi deteksi, dan kerjasama internasional. Di 2025, disinformation security telah menjadi paradigma baru dalam cybersecurity, di mana kebenaran informasi dianggap sebagai aset kritis yang harus dilindungi.
Disinformation Security mengingatkan kita bahwa di era digital, informasi yang salah bisa sama berbahayanya dengan serangan siber tradisional. Dengan kesadaran dan tindakan bersama, ancaman ini dapat diminimalkan untuk menjaga stabilitas sosial dan keamanan nasional. Tetap kritis terhadap informasi yang diterima adalah langkah awal terbaik!
